• HOME
  • ABOUT LKA
  • SERVICES
  • OUR TEAM
  • OUR PARTNERS
  • CONTACT US
  • Pabrik Kwali di Tangerang mempekerjakan pekerja dibawah umur, Kerja melebihi aturan Jam Kerja, Melakukan Penyiksaan dan Penyekapan

    Ini tamparan bagi kita sebagai sebuah bangsa. Baru saja memperingati hari buruh Internasioal, terugkap hal yg selama ini kita kritisi terhadap prilaku para majikan TKI kita di negara penerima. Ternyata di tanah air sendiri hal serupa terjadi. Kemungkinan kasus serupa banyak hanya belum terungkap.

    Kasus terungkap ketika pelapor berasal dari Lampung Utara didampingi kepala desa membuat laporan pengaduan ke Polda Metro Jaya, pada Jumat kemarin. Polda Metro Jaya kemudian melakukan penggerebekan ke lokasi di Kampung Bayur Opak, Rt 03 Rw 06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.

    Mereka dipekerjakan diatas aturan jam kerja, bahkan sampai dipekerjakan 18 jam per hari. Empat orang dari korban berusia di bawah umur. Ada juga lima orang yang khusus disekap dalam ruangan yang disengaja dikunci dari luar, dengan kondisi memprihatinkan. Saat disekap para korban telah diasingkan dari kehidupan di sekitarnya. Pelaku menyita semua barang-barang milik korban yaitu handphone,baju, juga uang.

    Kondisi semua korban yang sebagian besar adalah pekerja: seluruh badan seperti terbakar legam karena efek mengolah limbah timah. Badan kurus,rambut kaku,luka pukulan,luka air timah,asma, batuk, gatal-gatal,kadas,kutu air.

    Peristiwa ini mengingatkan SBY, tak cukup menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dengan menyatakan 1 Mei sebagai hari libur nasional.

    Untuk itu, saya mendesak hal-hal sebagai berikut:

    1. Mengecam dan mendesak pihak berwenang untuk menangkap pemilik serta jajarannya, yang mempekerjakan anak di bawah umur, dan ada indikasi perdagangan manusia. Kasus ini bukan hanya pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan Pasal 68 (mempekerjaan anak dibawah umur) dan Pasal 69 ayat 2 UU 13/2003, dengan sanksi Pasal 185 dengan sanksi Penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, namun kasus ini berindikasi kuat pelanggaran Pidana Kejahatan lain;

    2. Presiden harus memerintahkan para pembantunya utk mengusut tuntas. Tak perlu membuat lembaga ad hoc baru, penghamburan anggaran,pemborosan, belum tentu kerja maksimal. Kerja lintas kementerian dan lembaga terkait itu suatu keharusan, jangan buat lembaga ad hoc ujung-ujungnya anggaran lagi. Optimalkan kementrian dan lembaga yg ada, koordinasi jadi keharusan, singkirkan ego sektoral;

    3. Mendesak dibentuknya bagian khusus ketenagakerjaan di Kepolisian RI, tak hanya untuk kasus ini, namun lebih untuk merespon cepat kasus ketenagakerjaan yg berimplikasi pidana yang selalu muncul dalam ranah ketenagakerjaan;

    Salam Juang,

    Rieke Diah Pitaloka
    Anggota Komisi IX DPR RI